Link konfirmasi akan dikirim via email. Cek inbox email kamu atau lihat juga di folder SPAM.
Login ke soalmu.com dan mulai belajar bersama.
Lupa password? Masukkan alamat email kamu dan kami akan kirimkan link untuk me-reset-nya.
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
Please briefly explain why you feel this answer should be reported.
Please briefly explain why you feel this user should be reported.
Setiap soal atau jawaban akan mendapatkan poin. Tukar poinmu dengan HADIAH UANG.
Pada saat belum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP akan diberikan tugas tambahan sebagai badan legislatif. Hal ini ditetapkan melalui …
a. Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945
b. Maklumat Wakil Presiden No. I Tanggal 5 Oktober 1945
c. Maklumat Wakil Presiden No. IV Tanggal 3 November 1945
d. Undang-Undang No. I, Tahun 1945
e. Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945
a. Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945
KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dibentuk dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Komite ini dibentuk berdasarkan Hasil Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal IV. KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimejo. Tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun, kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasehat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Wewenangan KNIP tersebut ditetapkan melalui Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945.
a. Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945
Komite Nasional Indonesia Pusat, juga dikenal sebagai KNIP, dibentuk dan dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Hasil Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 membentuk komite ini, yang diketuai oleh Pak Kasman Singodimejo. Tugas utama KNIP adalah membantu presiden. Namun, dia kemudian berkembang menjadi penasehat presiden yang memiliki otoritas legislatif juga. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 menetapkan kewenangan KNIP.
a. Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945
Komite Nasional Indonesia Pusat, atau KNIP, dibentuk dan diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1945. Komite ini dibentuk berdasarkan keputusan Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Pak Kasman Singodimejo adalah ketuanya. Salah satu tanggung jawab utama KNIP adalah membantu presiden. Namun, dia kemudian menjadi penasehat presiden dengan kekuatan legislatif juga. Kewenangan KNIP ditetapkan dalam Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945.
a. Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945
c. Maklumat Wakil Presiden No. IV Tanggal 3 November 1945
Pada saat belum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP akan diberikan tugas tambahan sebagai badan legislatif. Hal ini ditetapkan melalui Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945